Jakarta, SPNkomplainmedia – Sesuai komitmen bersama yang sudah di sepakati seluruh SP/SB di Indonesia khususnya Buruh Banten, maka Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional ( DPC SPN ) Kab Serang menginstruksikan massa aksi untuk melakukan UNRAS, Jum’at ( 4/11 ) di depan Gedung Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Ini adalah rangkaian Aksi yang akan terus dilakukan sampai hak-hak Buruh, masyarakat marginal, rakyat miskin kota, dan seluruh elemen pekerja di seluruh Indonesia di penuhi oleh Pemerintah.
Tepat jam 07.30 WIB Asep Saepulloh, SH,. MM selaku Ketua DPC SPN Kab Serang mengirimkan massa Aksi meluncur ke Jakarta menuju Gedung Kementerian Ketenagakerjaan RI yang ber- alamat di Jl. Gatot Subroto, Kuningan Jakarta Selatan, sebanyak 8 Armada bus di berangkatkan dari masing-masing titik kumpul yang telah di sepakati pada Rakor seluruh Pimpinan Organisasi SPN di Serang Banten.
Sesampainya di depan Gedung Kementerian Ketenagakerjaan RI, satu persatu para Orator – Orator buruh ber orasi dan mengatakan bahwa sistem ketenagakerjaan di Indonesia sudah acak kadut alias kacau balau, karena semua aturan tidak lagi mengikuti UU yang berlaku. Akan tetapi mengacu pada PP, bisa di katakan jika PP ( peraturan pemerintah ) lebih kuat dari pada UUD 1945.
Said Iqbal Presiden KSPI tegaskan, saat ini para pengusaha hitam menggembar – gemborkan jika akan ada PHK besar-besaran, itu semua bohong karena pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di urutan ketiga dunia setelah India dan Filipina. Tri Mulyani Mentri keuangan RI bilang jika keuangan Negara mengalami peningkatan, otomatis pertumbuhan ekonomi Negara tercinta ini juga mengalaminya”, geramnya!
Buruh juga menuntut agar Ida Fauziah selaku Kemenakertrans mundur dari jabatannya. Karena sudah memiskinkan kaum Buruh dan masyarakat Indonesia. Karena Ida Fauziah katakan jika penetapan UMK tahun 2023 tetap menggunakan PP 36 tahun 2021, sudah bisa di pastikan bahwa gaji Buruh tidak akan mengalami Hattrick karena tiga tahun berturut-turut upah Buruh tidak naik.
Akan tetapi DPC SPN Kab Serang di bawah kepemimpinan Asep Saepulloh, SH,. MM akan terus melakukan perlawanan baik lewat jalanan maupun negosiasi, akhirnya perwakilan Buruh diterima pihak Kemenakertrans untuk berunding. Pihak Kemenakertrans mengklarifikasi soal isu akan adanya PHK massal, untuk tahun ini dan satu tahun kedepannya tidak akan ada PHK besar-besaran.(Agus_SKM)
