SPNKomplainMedia – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memutuskan untuk tetap menggelar aksi demonstaran pada 2 Desember 2016 mendatang. Aksi ini bebarengan dengan aksi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) untuk mengawal proses hukum Gubernur DKI Jakarta Nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, tuntutan buruh dalam aksi ini ialah untuk mencabut PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang dianggap menerapkan rezim upah murah.
“Ada isu yang disampaikan kepada pemerintah dalam aksi buruh 2 Desember nanti.
Satu tentang kesejahteraan itu kami minta cabut PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan karena PP 78 ini mengembalikan rezim upah murah,” kata dia dalam konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi Jakarta, Selasa yang lalu .
Said mengakui, terdapat persamaaan dengan aksi GNPF MUI. Menurut dia, baik buruh dan GNPF MUI memiliki tujuan sama yakni ingin memenjarakan Ahok.
“Gerakan buruh apa urusannya buruh dengan aksi bela islam. Ada irisan persamaan isu itu harus diakui buruh dan KSPI meminta Ahok ditangkap dan dipenjarakan,” jelas dia.
Menurut Said, isu buruh bukan hanya mengenai kesejahteraan namun juga lingkungan. Dia berkata, Ahok terlibat pengrusakan lingkungan dengan adanya reklamasi di Jakarta.
“Karena buruh tidak hanya bicara kesejahteraan saja, isu buruh adalah tentang lingkungan. Ahok telah merusak lingkungan dengan reklamasi,” tambah dia.
Selain itu, buruh juga mempermasalahkan langkah penggusuran yang dilakukan Ahok. Langkah tersebut dianggap telah bersinggungan dengan masalah hak asasi manusia (HAM).
“Ahok bapak upah murah, mana mungkin ibukota Jakarta UMP 2017, Anda orang Jakarta upahnya pertama kerja Rp 3,3 juta. Orang Karawang upahnya sekarang Rp 3,3 juta, sekarang (jadi) Rp 3,7 juta, Bekasi Rp 3,6 juta. Ahok ini penista agama lengkap sudah ada urusan aksi bela buruh dan aksi bela Islam,” tukas dia. (Coco_SPNKomplainMedia)
Sumber : Liputan6.com
